Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Struktur dan Mekanisme SPM Dikti yang ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti sebagai berikut:
1. Struktur SPM Dikti
SPM Dikti tersusun dalam suatu struktur yang terdiri atas:
a. SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap
perguruan tinggi.
Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 16
b. SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi oleh LAM dan/atau BAN-PT untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi, yang direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
c. PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PD Dikti.
Sebagaimana dikemukakan di atas, tujuan SPM Dikti adalah menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang Budaya Mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, implementasi SPM Dikti dengan struktur seperti di atas harus mampu menjamin pemenuhan Standar
Dikti di perguruan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan.
Adapun Standar Dikti terdiri atas:
a. SN Dikti1 yang ditetapkan dalam Peraturan Menristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang memuat kriteria minimal sistem pendidikan di Indonesia, terdiri atas:
1) Standar Nasional Pendidikan;
2) Standar Nasional Penelitian2
; dan
3) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat3
.
b. Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi yang harus melampaui SN Dikti meliputi:
1) Standar Pendidikan Tinggi bidang akademik; dan
2) Standar Pendidikan Tinggi bidang nonakademik.
Berdasarkan UU Dikti dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, maka dapat dikemukakan bahwa SN Dikti bersifat wajib dan minimal, sedangkan Standar Dikti yang ditetapkan setiap perguruan tinggi bersifat wajib dan melampaui SN Dikti. Pelampauan SN Dikti dapat dilakukan secara kuantitatif, yaitu melebihi jumlah SN Dikti sebagaimana ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, maupun secara
kualitatif, yaitu melebihi substansi/isi SN Dikti. Struktur Standar Dikti dan pelampauan SN Dikti oleh Standar Dikti yang ditetapkan setiap perguruan tinggi dapat dilihat pada Gambar 2

Tentang Penulis

Arif Mu'amar Wahid

Arif Mu'amar Wahid

Staf di LP3M sejak tahun 2017. Terlibat dalam berbagai aktivitas penjaminan mutu. Memiliki minat di bidang pengembangan website dengan spesialisasi CMS Wordpress.

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Bagikan

Berita

Terbaru

Artikel

Terbaru