Pembagian Tugas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Institusi, satuan kerja, badan, dan lembaga yang terlibat dalam implementasi SPM Dikti
adalah:
1. Perguruan tinggi;
2. Direktorat Penjaminan Mutu – Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
3. BAN-PT;
4. LAM; dan
5. Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti (Pusdatin Iptek Dikti), Kemenristekdikti;
6. Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BSN Dikti).
Adapun tugas masing-masing dalam mengimplementasikan SPM Dikti dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Perguruan Tinggi bertugas menerapkan PPEPP Standar Dikti melalui implementasi SPMI, yaitu Penetapan Standar Dikti, Pelaksanaan Standar Dikti, Evaluasi pelaksanaan Standar Dikti, Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti, dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan. Kemudian luaran SPMI dimintakan akreditasi kepada LAM dan/atau BANPT untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.
Perguruan tinggi mengimplementasikan SPMI dengan melakukan kegiatan:
a. menetapkan pengelolaan SPMI, dengan memilih salah satu model sebagai berikut:
1) membentuk Unit/Lembaga Penjaminan Mutu untuk mengimplementasikan SPMI;
2) mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; atau Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 22
3) kombinasi antara model pertama dan model kedua (setelah SPMI menjadi budaya mutu, unit/lembaga penjaminan mutu dihapuskan dan SPMI terintegrasi dalam manajemen perguruan tinggi);
b. menyusun dokumen yang diperlukan untuk mengimplementasikan SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
c. membentuk dan mengelola PD Dikti tingkat perguruan tinggi; dan
d. mengimplementasikan SPMI dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (internal stakeholders) di dalam perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. Direktorat Penjaminan Mutu – Ditjen Belmawa bertugas melaksanakan:
a. penyiapan perumusan kebijakan;
b. fasilitasi;
c. pengawasan dan pengendalian; dan
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
di bidang penjaminan mutu.
3. LAM bertugas:
a. mengevaluasi data dan informasi program studi di perguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti tingkat nasional;
b. melakukan visitasi ke perguruan tinggi penyelenggara program studi jika diperlukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti dalam suatu program studi yang disimpan dalam PD Dikti tingkat nasional dengan data dan informasi yang terdapat di PD Dikti tingkat perguruan tinggi; dan
c. penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi di perguruan tinggi;
4. BAN-PT bertugas:
a. mengevaluasi data dan informasi perguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti tingkat nasional;
b. melakukan visitasi ke perguruan tinggi jika diperlukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti yang disimpan dalam PD Dikti tingkat nasional dengan data dan informasi yang terdapat di PD Dikti tingkat perguruan tinggi; dan
c. menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi, dan program studi yang akreditasinya belum dilakukan LAM;
5. BSN Dikti bertugas:
a. Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Rapermen) tentang SN Dikti untuk disahkan oleh Menteri sebagai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang SN Dikti;
Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 23
b. Mengembangkan SN Dikti sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Tentang Penulis

Arif Mu'amar Wahid

Arif Mu'amar Wahid

Staf di LP3M sejak tahun 2017. Terlibat dalam berbagai aktivitas penjaminan mutu. Memiliki minat di bidang pengembangan website dengan spesialisasi CMS Wordpress.

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Bagikan

Berita

Terbaru

Artikel

Terbaru