Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen

Kelebihan Angka Kredit

  • Kelebihan angka kredit pada sub unsur pelaksanaan penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik (PJA) Pusat ke Direktur Jenderal Dikti untuk jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor sudah terpenuhi. Untuk jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor diusulkan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik (PJA) Perguruan Tinggi kepada Rektor/Ketua/Direktur dan Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDikti).
  • Kelebihan angka kredit pada sub unsur pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya.
    Contoh:
    Seorang dosen A sesuai dengan ketentuan baru mempunyai jabatan akademik Lektor 300, dengan lebihan kum penelitian 60. Dosen A diusulkan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala 400. Sesuai dengan Tabel 1 Dosen A membutuhkan angka kredit bidang penelitian 40% x (400-300) = 40. Berdasarkan penilaian Tim PJA Pusat Dosen A mendapatkan angka kredit 30,masih diperlukan kum angka kredit 10. Lebihan angka kredit 60 tidak dapat digunakan jika usulan angka kredit yang disetujui oleh Tim PJA Pusat belummencapai 40. Jika angka kredit bidang penelitian yang diusulkan sudah disetujui adalah 40, maka lebihan angka kredit dapat dipergunakan 80% x 40 = 32 meskipun lebihannya 60. Kalau lebihan angka kredit dibawah 32 maka semua lebihan dapat dipergunakan.
  • Kelebihan angka kredit pada sub unsur pelaksanaan pendidikan yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir tidak dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya, namun
    dapat dipergunakan untuk memenuhi angka kredit kumulatif dari kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat yang sedang diusulkan.

Persyaratan Tambahan

  • Sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam kerangka peningkatan kualitas dosen Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti dapat membuat ketentuan baru tentang kenaikan jabatan dan pangkat melalui surat edaran.
  • Penilaian angka kredit yang diatur dalam pedoman operasional ini merupakan standar minimal, sehingga perguruan tinggi dapat menetapkan standar penilaian yang lebih tinggi yang berlaku bagi dosen pada perguruan tinggi tersebut.

Proses Penilaian Jabatan Akademik/Pangkat

Penilaian prestasi kerja dosen yang digunakan untuk usul pengangkatan pertama atau untuk kenaikan jabatan akademik diwujudkan dalam bentuk angka kredit. Penilaian dilakukan setelah dosen yang bersangkutan dinilai layak untuk dipromosikan naik jabatan/pangkat dan memenuhi jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat. Pada dasarnya penilaian prestasi dosen dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan dibedakan menjadi dua kelompok berikut ini.

1. Jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor
Proses penilaian usul jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor dilakukan secara otonom oleh satuan pendidikan tinggi. Pejabat yang berwenang melakukan prestasi kerja dosen untuk pengangkatan/kenaikan jabatan akademik jenjang ini adalah sebagai berikut                                                                                                                                                        a. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri, bagi perguruan tinggi negeri dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) bagi perguruan tinggi swasta.
b. Pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga pemerintah Non Kementerian bagi perguruan tinggi negeri yang berada di luar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
c. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama atau pejabat yang ditunjuk bagi Perguruan Tinggi Agama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat.

2. Jabatan Akademik Lektor Kepala dan Profesor
Untuk komponen pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjuang dilakukan oleh perguran tinggi setempat (untuk perguruan tinggi negeri) dan LLDikti (untuk perguruan tinggi swasta). Penilaian untuk komponen penelitian selain dilakukan oleh satuan pendidikan tinggi juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber daya Iptek dan Dikti. Pejabat yang berwenang melakukan penilaian angka kredit untuk kenaikan
jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor adalah sebagai berikut :                                                                                      1. Untuk sub unsur pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang.
a. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) bagi perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
b. Pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga pemerintah Non Kementerian bagi perguruan tinggi negeri yang berada di luar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
c. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama atau pejabat yang ditunjuk bagi Perguruan Tinggi Agama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat.
2. Untuk sub unsur penelitian adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti atau pejabat lain yang ditunjuk.

Kenaikan Pangkat Dalam jabatan yang sama
1. Kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor
Kenaikan pangkat dosen dalam jabataan Lektor berada di bawah tanggung jawab LLDikti atau Pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga pemerintah Non Kementerian bagi perguruan tinggi negeri yang berada di luar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Kenaikan pangkat dalam Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar                                                                           Kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar dibawah tanggung jawab Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti. Persyaratan karya ilmiah kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor Kepala minimal satu karya ilmiah di jurnal nasional dan persyaratan kenaikan pangkat dalam jabatan Guru Besar minimal satu karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi .

Jika seorang dosen naik pangkat dari IVa angka kredit 400 ke IVb angka kredit
550 namun perolehan angka kredit sama atau lebih dari 700 maka dosen dapat disetujui naik jabatan ke Lektor Kepala 700 namun naik ke IVb.

Setelah dua tahun ybs dapat diproses untuk naik pangkat ke IVc. Persentase angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat dalam jabatan akademik yang sama, sesuai dengan persentase kenaikan jabatan akademik.

Kenaikan pangkat dalam jabatan akademik yang sama, batasan angka kredit pada jurnal nasional dan prosiding nasional sebesar 25% dari kebutuhan angka kredit bidang pelaksanaan penelitian tidak berlaku

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang berwenang melakukan penilaian dibantu oleh sebuah tim dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Tim Penilai Pusat bagi Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
b. Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri bagi Rektor/Ketua/Direktur yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri.
c. Tim Penilai Perguruan Tinggi swasta bagi Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perguruan Tinggi Swasta.
d. Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri Non Kementerian bagi Pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga pemerintah Non Kementerian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri Non Kementerian.
e. Tim Penilai Perguruan Tinggi Agama bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perguruan Tinggi Agama.
f. Jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud di atas disesuaikan dengan jumlah dosen pengusul kenaikan jabatan akademik/pangkat yang dinilai.

9. Proses Pengusulan, Penetapan dan Pengangkatan kenaikan jabatan akademik
Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 terkait dengan Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen maka Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Usulan Kenaikan Pangkat/jabatan pada
Tabel 13.

Tabel 13. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Usulan Kenaikan Pangkat/jabatan

[table id=96 /]

Keputusan Akhir oleh Dirjen
1. Keputusan Akhir persetujuan/penolakan usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen ditetapkan oleh Dirjen SDID
2. Atas pertimbangan penjaminan mutu dan kualitas, maka Dirjen SDID dapat memanggil pengusul untuk dilakukan interview melalui presentasi.
3. Tambahan dokumen administratif usulan kenaikan jabatan akademik/pangkat dapat diajukan kembali pada sistem PAK Online tanpa melalui rapat ssenat Perguruan Tinggi seperti halnya usulan awal. Kecuali apabila ada hal yang dipandang tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, maka pertimbangan/persetujuan Senat Perguruan Tinggi sebelumnya harus ditetapkan melalui rapat ulang senat Perguruan Tinggi.
4. Pelaksanaan audiensi dilaksanakan dengan memanggil pengusul dan pelaksanaan banding dilaksanakan jika ada permintaan dari pengusul.

9.1. Pengusulan
Dalam pengusulan penetapan angka kredit, perguruan tinggi (PT) harus mengisi surat-surat pernyataan melaksanakan kegiatan Tridharma dan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi serta Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) diisi secara online melalui laman http://www.pak.ristekdikti.go.id. Perguruan Tinggi harus
melakukan penilaian setiap usul penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen.Usul penetapan angka kredit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

Bagi dosen pada PTN diajukan oleh:
a. Dekan Fakultas, atau Ketua Jurusan pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik kepada Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri masing-masing untuk angka kredit Asisten Ahli dan Lektor,
b. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri kepada Direktur Jenderal untuk angka kredit Lektor Kepala dan Profesor. Bagi dosen pada PTS diajukan oleh:
a. Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) atas nama Direktur Jenderal untu1k angka kredit Asisten Ahli dan Lektor,
b. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) kepada Direktur Jenderal untuk angka kredit Lektor Kepala dan Profesor. Bagi dosen pada perguruan tinggi non kementerian diajukan oleh:
a. Rektor/Ketua/Direktur perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan kepada pimpinan instansi atau pejabat lain yang ditunjuk jika pejabat yang bersangkutan tidak ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal/Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk menjadi pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi Asisten Ahli dan Lektor,
b. Pejabat setingkat di bawah Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan kepada Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan, jika pejabat tersebut ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, bagi Asisten Ahli sampai dengan Lektor,
c. Sekretaris Jenderal/Pimpinan Lembaga pemerintah Non Kementerian atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Direktur Jenderal untuk angka kredit Lektor Kepala dan Profesor. Bagi dosen pada perguruan tinggi agama diajukan oleh:
a. Dekan Fakultas, atau Ketua Jurusan pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Agama masingmasing untuk angka kredit Asisten Ahli dan Lektor,
b. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Direktur Jenderal untuk angka kredit Lektor Kepala dan Profesor

9.2. Penetapan Angka Kredit
Setiap usulan penetapan angka kredit yang telah dinilai dan memenuhi persyaratan kemudian dilakukan penetapan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Untuk jabatan Lektor Kepala dan Profesor adalah Direktur Jenderal.
2. Untuk jabatan Asisten Ahli dan Lektor adalah:
(a) Rektor/Ketua/Direktur bagi PTN atas nama menteri,
(b) Direktur Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi,
(c) Pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk bagi perguruan tinggi yang berada di bawah kementerian lain,
(d) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama atau pejabat lain yang ditunjuk bagi perguruan tinggi agama yang diselenggarakan masyarakat di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Agama.                            Keputusan penetapan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan dan hasilnya digunakan untuk pertimbangan dalam pengangkatan dan/atau kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat dosen sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.
9.3. Penetapan Jabatan
Dengan mempertimbangkan hasil penetapan angka kredit, penetapan jabatan akademik dosen selanjutnya dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut.
(1) Untuk jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor adalah:
a. Rektor/Ketua/Direktur bagi PTN, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) bagi PTS, atas nama Menteri,
b. Pimpinan Unit kerja bagi perguruan tinggi non kementerian atau Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama bagi perguruan tinggi agama, atas nama menteri/pimpinan instansi yang bersangkutan.
(2) Untuk jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor adalah Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.

10. Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik dan Penjaminan Mutu Keilmuan
Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan fungsional/akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimilikinya. Dengan demikian,
kenaikan jabatan akademik merupakan hak setiap dosen yang telah menunjukkan kemampuan, prestasi, dan kinerja dalam melaksanakan tugas jabatan akademik yang disandangnya. Secara umum proses kenaikan jabatan akademik dosen mempertimbangkan angka kredit yang diperoleh, pemenuhan persyaratan publikasi karya ilmiah, integritas, etika, tata karma, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.                                                                                              Kenaikan jabatan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu kenaikan jabatan akdemik secara reguler (normal) dan loncat jabatan. Dalam kondisi normal, proses kenaikan jabatan akademik dapat dilakukan setelah dosen menduduki jabatan akademik selama 2 (dua) tahun dan memenuhi persyaratan lainnya. Dosen dengan prestasi luar biasa yaitu dosen yang mampu mempublikasikan karya ilmiahnya pada jurnal internasional bereputasi sekurang-kurangnya 4 (empat) sebagai penulis pertama untuk loncat jabatan dari Lektor ke Profesor dan sekurangkurangnya 2 (dua) karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama untuk loncat jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala. Setiap usul kenaikan loncat jabatan yang tidak memenuhi persyaratan akan tetap diproses untuk
kenaikan jabatan akademik satu tingkat lebih tinggi. Bagi dosen yang telah disetujui loncat jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala, pangkatnya dapat dinaikkan secara bertahap sampai pangkat tertinggi satu tingkat
jabatan di atasnya yaitu Penata Tingkat I, golongan ruang III/d tanpa tambahan Angka Kredit. Untuk kenaikan pangkat berikutnya sampai pangkat tertinggi sesuai perolehan Angka Kreditnya diperlukan Angka Kredit sebesar 30 (tiga puluh) persen dari unsur utama sesuai dengan angka kredit yang dibutuhkan tetapi tidak
diperhitungkan sebagai tambahan Angka Kredit. Karya ilmiah yang dipakai dalam pemenuhan angka kredit 30 persen dapat dipergunakan lagi untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. Setelah pangkat dosen yang bersangkutan mencapai pangkat Pembina, golongan ruang IV/a baru dapat diusulkan kenaikan jabatan
akademiknya menjadi Profesor. Untuk semua jenis kenaikan jabatan akademik (reguler atau loncat jabatan) ke
jenjang profesor seorang dosen harus mempunyai pengalaman kerja sebagai dosen tetap minimal 10 tahun. Hal ini didasari bahwa seorang dosen pada kedudukan jabatan akademik tertinggi harus memiliki empat kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional selama proses pembinaan dan pengembangan karirnya. Untuk mencapai keempat kompetensi tersebut diperlukan waktu yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan waktu yang rasional sehingga seorang dosen dapat mencapai jenjang
jabatan akademik tertinggi/profesor (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)                                                                                                                                                                                                        Sesuai dengan ketentuan, kenaikan jabatan akademik dosen dari Lektor Kepala ke Profesor dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun setelah dosen memperoleh gelar Doktor. Bagi dosen yang mempunyai karya ilmiah sebagai penulis pertama yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor dapat diusulkan kenaikan jabatan akademiknya kurang dari 3 (tiga) tahun. Karya ilmiah tersebut sebagai karya tambahan dari seluruh persyaratan yang telah ditentukan.
Untuk mengakomodasi kompetensi dosen yang bersifat multisektoral diperlukan integrasi pemahaman masalah-masalah yang juga bersifat multisektoral. Upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang bersifat multisektoral tersebut memerlukan pendekatan multidisiplin (mengandung pengertian suatu persoalan ditinjau/ditelaah
dari beberapa disiplin tanpa diintegrasikan), interdisiplin (merupakan integrasi dari beberapa disiplin untuk memecahkan persoalan), dan transdisiplin (merupakan penyelesaian persoalan melalui integrasi beberapa disiplin yang dapat menciptakan pemahaman baru (sintesis)). Pendekatan transdisiplin dapat dipandang sebagai ruang
intelektual (intellectual space) yang merupakan wilayah/tempat isu-isu yang dibahas saling dikaitkan, diekspolarasi, dan dibuka untuk memperoleh pemahaman baru yang lebih baik. Konsep kesesuaian bidang ilmu berbasis transdisiplin adalah: (a) core keilmuan tetap di rumpun ilmu utamanya dengan mengintegrasikan kajian beberapa disiplin ilmu (baik inter dan antar disiplin) untuk memperoleh sintesis baru; (b) Derajat integrasi kajian pada butir (a) di atas yang tergolong paradigma (tidak termasuk yang bersifat moderat dan medium); karena kajian dimaksud belum ada dalam sistem pendidikan nasional; (c) Kompetensi/pendidikan pengusul harus sesuai dengan core
kompetensi rumpun keilmuannya dan didukung oleh salah satu disiplin keilmuan kajian transdisiplin.
Untuk penjaminan mutu keilmuan, penilaian kenaikan jabatan akademik menjadi Profesor selain kecukupan angka kredit dan pemenuhan syarat publikasi karya ilmiah, juga mempertimbangkan keterkaitan antara bidang ilmu penugasan Profesor yang diusulkan dengan kualifikasi akademik Doktor, karya ilmiah yang diperoleh sebelum dan setelah mencapai gelar doktor. Dengan demikian Perguruan Tinggi dan/atau LLDikti mempunyai kewajiban menjamin kesesuaian antara pendidikan S3, karya ilmiah, dan bidang ilmu penugasan seperti pada Gambar 2.            Dengan pertimbangan tersebut di atas keterkaitan bidang ilmu karya ilmiah dengan bidang ilmu penugasan dapat disimpulkan seperti pada Tabel 14. Keterkaitan bidang ilmu karya ilmiah dengan bidang ilmu penugasan juga
dipertimbangkan bagi usulan kenaikan jabatan akademik dari Asisten Ahli ke Lektor, dan Lektor ke Lektor Kepala.
Sebagai bentuk akuntabilitas publik dan penjaminan mutu keilmuan maka dosen yang disetujui menjadi Profesor, nama dan karya ilmiah utama akan diunggah di laman www.pak.ristekdikti.go.id

11. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Akademik Dosen
Pasal-pasal yang ada pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen berdasarkan Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen, pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen sudah cukup jelas. Ketentuan
tentang yang dimaksud dengan memiliki ijazah magister atau yang sederajat dan memiliki ijazah doktor atau sederajat mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
Karya ilmiah di jurnal internasional, prosiding terindeks basis data internasional bereputasi dan jurnal internasional bereputasi selama menempuh pendidikan S2 dan S3 dapat dipergunakan untuk pemenuhan persyaratan pada pengangkatan pertama dalam jabatan Asisten Ahli dan Lektor. Proses pengusulan untuk pengangkatan pertama tetap dilakukan sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jo Permen PAN dan RB Nomor 46 Tahun 2013.

Tabel 14. Matriks Keterkaitan Bidang Ilmu S3, Bidang Ilmu Karya Ilmiah dengan Bidang
Ilmu Penugasan Profesor.

[table id=98 /]

12. Penyesuaian Angka Kredit
Dengan berlakunya pedoman operasional ini, maka jenjang jabatan fungsional/akademik Dosen yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebelumnya/yang terakhir, disesuaikan dengan Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jo Permen PAN dan RB Nomor 46 Tahun 2013. Angka kredit kumulatif yang diperoleh pada jenjang jabatan dan pangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sebelumnya/yang terakhir proporsinya disesuaikan dengan Lampiran IV Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen tanpa memperhitungkan kelebihan angka kredit yang telah diperoleh sebelumnya/terakhir. Penentuan jumlah angka kredit yang diperlukan untuk unsur utama (pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan diri) dan penunjang adalah dengan cara mengalikan proporsi yang ditentukan dengan jumlah angka kredit setelah dikurangi pendidikan sekolah. Hal ini berarti kebutuhan angka kredit minimal unsur utama dan penunjang untuk kenaikan jabatan akademik yang sama oleh dosen dengan kualifikasi pendidikan Magister dan Doktor akan berbeda, seperti
ditunjukkan pada Lampiran II Permen PAN dan RB Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan Lampiran III Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013.

LAMPIRAN 1
Membuat Rancangan dan Karya Seni/Seni Pertunjukan yang Tidak Terdaftar di
HaKI dan Angka Kreditnya

[table id=100 /]

Penjelasan Membuat Rancangan dan Karya Seni/Seni Pertunjukan yang Tidak Mendapatkan HaKI dan Angka Kreditnya
1. Sub Unsur: sudah jelas
2. Penciptaan
Penciptaan seni adalah sebuah karya yang melahirkan karya seni baru dalam sebuah cabang seni (seni pertunjukan, seni rupa/desain, dan seni media rekam). Karya penciptaan selalu orisinal, konseptual yaitu berdasarkan konsep tertentu, dan implementatif yaitu dapat diimplementasikan ke dalam sebuah sajian seni.                                                    Karya-karya yang termasuk di dalam katagori ini antara lain karya komposisi musik, karya tari, drama – pan Indonesia – maupun drama tradisional, dan perancangan karya seni rupa/desain. Karya penciptaan mempunyai derajat paling tinggi di dalam karya seni.
Jenis karya ini memerlukan daya kreativitas yang sangat tinggi untuk mewujudkan misi penting ciptaannya yang menyangkut peri kehidupan manusia, misalnya menjawab permasalahan bangsa atau memberi pencerahan terhadap manusia/kemanusiaan, dan hal-hal yang setara dengan itu.
Jenis karya ini mempunyai derajat nilai pada yang tertinggi. Satuan penilaiannya adalah sekali untuk setiap karya cipta dengan batas kepatutan satu karya pertahun. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah
pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi penciptaan.

3. Konseptor
Konseptor adalah seniman yang mengimplentasikan karya cipta secara konseptual ke dalam sebuah sajian seni. Seniman yang termasuk di dalam katagori konseptor antara lain: sutradara (teater), penggubah – arranger (musik),
konduktor (musik), kameramen (media rekam), animator (film), kurator (seni rupa/desain), editor pandang dengar – audio-visual (dalam seni media rekam). Jenis kekaryaan ini mempunyai nilai tinggi sebab diperlukan daya interpretasi yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi – ruang dan waktu. Batas kepatutannya adalah satu karya persemester. Penilaian karya ini diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang
diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi tafsir karya cipta dan buku acara -programme note pentas – bagi seni pertunjukan – atau katalog pameran bagi seni rupa.

4. Penata
Penata merupakan seniman yang mengatur unsur-unsur karya seni secara runtut sehingga proses penghayatan dapat terjadi, Karya jenis ini juga dapat dimungkinkan menambah kekuatan ekspresi estetik Seniman yang tergolong dalam katagori ini di antaranya adalah penata artistik, penata rias, penata busana, penata lampu – lightingman, penata suara, peñata panggung, illustrator dan sebagainya. Kerumitan jenis kekaryaan ini terletak pada bagaimana mereka menata bidangnya masing-masing berdasarkan kondisi ruang dan waktu, agar dapat
memperkuat ekspresi estetik seperti yang dituntut oleh pencipta seni. Batas kepatutannya adalah satu karya persemester. Penilaiannya diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian jenis karya ini adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi pengaturan unsur-unsur karya dan buku acara – programme note pentas – bagi seni pertunjukan atau katalog pameran bagi seni rupa.

5. Penyaji
Penyaji adalah seniman yang melaksanakan segala macam sajian seni di atas pentas sesuai dengan konsep ciptaan seni dengan segala pengaturannya. Seniman yang termasuk dalam katagori ini antara lain pemusik, pengrawit,
penari. dalang, pemeranan (seni pertunjukan dan film) pembawa acara (seni media rekam), pelaksana perancangan.
Mereka mempunyai tanggungjawab yang besar untuk dapat mengekspresikan pelaksanaan sajian seni yang menjadi tanggung jawabnya (tanggung jawab peran , instrumen) sehingga proses penghayatan seni – kosep dan ekspresi estetik yang dikehendaki oleh pencipta seni – dapat berlangsung. Pelaksanaan kekaryaan ini diperlukan kemampuan tafsir, dan daya improvisasi guna menyesuaikan diri dengan berbagai situasi.Batasr kepatutan pelaksanaannya adalah 2 karya persemester.
Penilaian jenis karya ini diberikan pada setiap kali tampil. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah dokumen tampilan dan catatan program (program note).
Catatan:
Karya-karya seni yang belum termasuk dalam sub unsur 1 s/d 4 ( LAMPIRAN 1) dapat dimasukkan dalam sub unsur yang relevan

Karya Sastra
Karya sastra adalah karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra/seniman serta mempunyai nilai orisinalitas.Karya-karya yang termasuk dalam katagori ini antara lain Naskah Drama, Novel, Cerpen, dan Puisi. Batas kepatutkan untuk penulisan naskah Drama/Novel yang ber ISBN adalah 1 naskah pertahun, yang tidak ber ISBN 1 naskah persemester; Cerpen yang berISBN 1 naskah pertahun, yang tidak ber-ISBN satu naskah per semester; Puisi yang ber-ISBN satu naskah pertahun, yang tidak ber-ISBN satu naskah persemester.

6. Internasional, Nasional dan Lokal
a. Karya Seni dikatakan bertaraf internasional bila memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini.
1) Penyelenggaranya dilakukan oleh minimal 4 (empat) negara atau badan yang sudah mendapatkan pengakuan internasional.
2) Peserta berasal dari minimal 4 (empat) negara atau lebih.
3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional.
b. Karya Seni dikatakan bertaraf Nasional bila memenuhi salah satu persyarat di bawah ini.
1) Penyelenggaranya dilakukan minimal oleh 5 (lima) provinsi atau Badan Panitia yang diberi wewenang.
2) Peserta berasal minimal dari 5 provinsi.
3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat nasional.
c. Karya Seni dikatakan bertaraf Lokal bila memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini.
1) Penyelenggaranya dilakukan oleh suatu Panitia Daerah.
2) Peserta berasal dari daerah Kabupaten/Kota.
3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat lokal.                                                            d. Bila karya ini dipergelarkan secara mandiri atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh sejawat yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional, nasional, maupun lokal.
e. Bila karya ini dipergelarkan dalam sebuah Festival atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh suatu tim juri/pengamat yang berkompeten sesuai dengan tingkatannya internasional, nasional, maupun lokal.

Suplemen Pedoman Pengajuan Jabatan Akademik Dosen ber-NIDK
Dosen yang berstatus sebagai dosen dengan NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik, yang telah diubah dengan Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap
Permenristekdikti No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik, dapat mengajukan jabatan akademik dari Asisten Ahli sampai dengan Profesor dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Untuk dosen yang berstatus sebagai dosen baru ber-NIDK, yang sebelumnya belum pernah memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) dapat diangkat dalam jabatan akademik Asisten Ahli atau Lektor dan selanjutnya dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik yang lebih tinggi dengan merujuk pada ketentuan:
a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
c. Peraturan Bersama Mendikbud Nomor 4/VIII/PB/2014 Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2014 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun
2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.                                                                                                                        e. Surat Edaran Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Nomor ….. Tanggal …. tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
f. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota TNI yang akan berminat menjadi dosen ber-NIDK di suatu Perguruan Tinggi harus memdapatkan ijin tertulis dari atasan.

2. Dosen yang berstatus dosen NIDK yang berasal dari dosen pensiun (purna tugas) berusia 65 tahun bagi yang jabatan akademiknya sampai dengan Lektor Kepala, yang semula telah memiliki NIDN dapat:
a. diakui jabatan akademik dan angka kredit sesuai SK jabatan terakhir
b. mengajukan usulan kenaikan jabatan akademik sampai dengan Profesor.
Angka kredit yang telah diperoleh selama masa aktif sebagai dosen ber-NIDN dapat diperhitungkan untuk pengusulan jabatan akademik sebagai dosen berNIDK.

3. Dosen berkewarganegaraan asing sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 dapat memperoleh NIDK dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala dengan angka kredit 400.

4. Dosen berkewarganegaraan Indonesia yang pernah mengajar di perguruan tinggi luar negeri dan memenuhi persyaratan seperti diatur pada Pasal 7 ayat 3 butir b dan c Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 dapat memperoleh NIDK dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala dengan angka kredit 400.

5. Dosen berkewarganegaraan asing atau dosen berkewarganegaraan Indonesia yang pernah mengajar di perguruan tinggi luar negeri yang memperoleh NIDK seperti dijelaskan pada Pasal 7 Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 dapat diusulkan ke dalam jabatan akademik Profesor dengan persyaratan sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 17 tahun 2013.

6. Dalam hal dosen:
a. ber-NIDN yang telah pensiun dengan jabatan akademik Profesor dan diajukan sebagai dosen ber-NIDK dapat diakui jabatan akademiknya.
b. ber-NIDK yang berasal dari warga negara asing atau warga negara Indonesia yang pernah mengajar di perguruan tinggi luar negeri dengan jabatan                                                                                                                                                     akademik Profesor dapat diakui jabatan akademiknya sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 3 butir c.

7. Dalam hal dosen ber-NIDK yang berasal dari dosen purna tugas yang semula berNIDN dan telah mengajukan usulan jabatan akademik sebelum bulan November 2014, namun ditolak usulannya karena telah memasuki masa pensiun, dapat melanjutkan usulan jabatan akademiknya dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Pengawasan dan Pembangunan Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Ketentuan butir 4 ini berlaku sampai dengan tanggal 2 Januari 2017 sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 508/D2/KP/2016 tanggal 22 Februari 2016.

8. Batas waktu usia pengajuan jabatan akademik Profesor bagi dosen ber-NIDK sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1142/D2/KP/2016 tanggal 9 Mei 2016.

9. Semua pembiayaan termasuk pembayaran tunjangan bagi Dosen ber-NIDK sesuai ketentuan Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 12B

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *