Dasar Hukum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dasar hukum implementasi SPM Dikti ini adalah UU Dikti. Di dalam UU Dikti terdapat pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

1. Tugas dan wewenang Menteri (Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan)

Di dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c UU Dikti ditetapkan bahwa tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

 

2. Sistem Penjaminan Mutu

Di dalam pembahasan Rancangan UU Dikti di Dewan Perwakilan Rakyat, disepakati bahwa ruh dari UU Dikti adalah penjaminan mutu pendidikan tinggi. Hal ini kemudian diwujudkan dengan pengaturan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam 1 (satu) bab tersendiri,
yaitu Bab III UU Dikti berjudul Penjaminan Mutu yang terdiri atas 5 (lima) bagian sebagai berikut.

  1. Bagian Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu
  2. Bagian Kedua : Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
  3. Bagian Ketiga : Akreditasi
  4. Bagian Keempat : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
  5. Bagian Kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)

Dengan demikian berdasarkan Bab III UU Dikti tersebut, cakupan Penjaminan Mutu meliputi 5 (lima) hal, yaitu Sistem Penjaminan Mutu yang dalam Buku ini disebut Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi atau disingkat SPM Dikti, Standar Dikti, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi, PD Dikti, dan L2 Dikti.

 

3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Menurut Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, Pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Di dalam Pasal 52 UU Dikti dinyatakan bahwa SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Untuk memenuhi amanat Pasal 52 UU Dikti tersebut, telah diterbitkan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Menurut Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti sebagaimana juga diatur dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPM Dikti terdiri atas:

  1. Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;
  2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan
  3. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemenristekdikti, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME

 

4. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Di dalam Pasal 54 UU Dikti, diatur hal-hal sebagai berikut.

  1. Standar Dikti terdiri atas:
    1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri terdiri atas:
      1. Standar Nasional Pendidikan; ditambah dengan
      2. Standar Penelitian, dan
      3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat; serta
    2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
      1. Standar Dalam Bidang Akademik; dan
      2. Standar Dalam Bidang Nonakademik; yang melampaui SN Dikti.
  2. Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti secara berkala dan mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Dikti kepada Masyarakat. Berdasarkan amanat Pasal 52 UU Dikti, telah diterbitkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

 

5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi

Di dalam Pasal 55 UU Dikti dinyatakan bahwa:

  1. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti;
  2. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan:
    1. Program studi; dan
    2. Perguruan tinggi; atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.
  3. Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk:
    1. mengembangkan sistem akreditasi; dan
    2. melakukan akreditasi perguruan tinggi.
  4. Pemerintah atau masyarakat membentuk Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk melakukan akreditasi program studi.

Ketentuan lebih lanjut tentang SPME atau akreditasi telah ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, serta Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Untuk melaksanakan kedua Permenristekdikti tersebut BAN PT telah menerbitkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Perban) No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti).

 

6. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

Di dalam Pasal 56 UU Dikti diatur bahwa PD Dikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD Dikti berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi:

  1. LAM dan BAN-PT untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai dengan kewenangan masing-masing;
  2. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi; dan
  3. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.

PD Dikti dikembangkan dan dikelola oleh Kemenristekdikti atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kemenristekdikti. Perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi untuk disimpan dalam PD Dikti, serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. Ketentuan lebih lanjut tentang PD Dikti ini selain ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), juga diatur secara khusus dalam Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

 

7. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)

Pasal 57 UU Dikti mengatur L2 Dikti sebagai berikut:

a. L2 Dikti yang dibentuk Menteri merupakan satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;

b. Menteri menetapkan tugas dan fungsi L2 Dikti sesuai dengan kebutuhan dan secara berkala mengevaluasi kinerja L2 Dikti.

Tentang Penulis

Arif Mu'amar Wahid

Arif Mu'amar Wahid

Staf di LP3M sejak tahun 2017. Terlibat dalam berbagai aktivitas penjaminan mutu. Memiliki minat di bidang pengembangan website dengan spesialisasi CMS Wordpress.

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Bagikan

Berita

Terbaru

Artikel

Terbaru